Kategori Regulasi: Instruksi Presiden
1. |
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 22-06-2017
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
2. |
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 16-01-2015
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
3. |
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Langkah-Langkah Penghematan Dan Pemanfaatan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Dan Meeting/Konsinyering Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 29-01-2015
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
4. |
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 06-05-2015
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
5. |
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Langkah-Langkah Penghematan Dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 19-05-2014
Berlaku hanya pada tahun ditetapkan
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
6. |
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Percepatan Penyelesaian Rehabilitasi Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah 11-04-2012
Berlaku hanya pada tahun ditetapkan
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
7. |
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penghematan Energi Dan Air 05-05-2008
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM
|
|||||||||||||||||||||||||
8. |
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara 09-06-2006
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
9. | Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Penghematan Energi | |||||||||||||||||||||||||
10. | Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi | |||||||||||||||||||||||||
11. |
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1998 tentang Penertiban Sumber-Sumber dana Yayasan 16-07-1998
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
12. |
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1998 Tentang Pemberantasan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme 02-12-1998
Berlaku
Profil Produk Hukum
PROFIL PRODUK HUKUM |
|||||||||||||||||||||||||
13. | Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar |
Form Input Berita Baru
SK STATUS P.1 (PENGAJUAN DRAFT SK OLEH PENGUSUL)
SK STATUS P.2 (REVIEW OKH SELESAI)
SK STATUS P.3 (SK SUDAH DITANDATANGANI DIRJEN)
No. | No. Register | Pengusul | Perihal | Tanggal Pengajuan |
PROGRES SK | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | P.2 | P.3 | P.4 |